China Tahan Diri Hadapi Tarif Baru Trump, Peluang Negosiasi Terbuka?

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah China mengecam langkah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kembali memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang asal China.

Sebagai informasi, pada Jumat (10/10/2025), Trump memberlakukan tambahan tarif sebesar 100% terhadap ekspor China ke AS, sebagai respons atas kebijakan Beijing yang memperketat ekspor mineral tanah jarang. Selain itu, Washington juga akan memberlakukan pembatasan ekspor perangkat lunak strategis mulai 1 November mendatang.

Melansir Reuters pada Senin (13/10/2025), China menuduh Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikap hipokrit setelah kembali memberlakukan tarif 100% terhadap barang asal China. Namun, China memilih menahan diri tanpa menerapkan tarif balasan, sembari menegaskan pembatasan ekspor tanah jarang bukanlah larangan total.

Ketegangan dagang yang kembali mencuat tersebut mengguncang pasar keuangan AS. Saham-saham teknologi besar anjlok, sementara perusahaan asing yang bergantung pada pasokan mineral tanah jarang olahan dari China ikut khawatir. 

Situasi ini juga berpotensi menggagalkan rencana pertemuan antara Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan berlangsung akhir bulan ini.

Kementerian Perdagangan China, dalam pernyataan resminya menyebut kebijakan ekspor mereka merupakan respons atas berbagai tindakan AS sejak perundingan dagang bilateral di Madrid bulan lalu.

AS sebelumnya menambah sejumlah perusahaan China ke dalam daftar hitam perdagangan dan mengenakan biaya pelabuhan tambahan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan China.

“Tindakan AS telah merugikan kepentingan China dan merusak suasana perundingan ekonomi dan dagang kedua negara. China dengan tegas menentangnya,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan China.

Beijing tidak secara eksplisit mengaitkan pembatasan ekspor tanah jarang dengan tindakan AS tersebut, namun menegaskan kebijakan itu didorong oleh kekhawatiran atas potensi penggunaan material tersebut untuk kepentingan militer di tengah meningkatnya konflik global.

Berbeda dengan sebelumnya, China kali ini tidak langsung memberlakukan tarif balasan terhadap produk asal AS. Pada awal tahun, kedua negara saling menaikkan tarif hingga mencapai 145% untuk AS dan 125% untuk China.

Keputusan Beijing untuk menahan diri dinilai sejumlah analis sebagai sinyal bahwa jalur negosiasi masih terbuka.

“Dengan menjelaskan alasan di balik langkah pembatasannya, China juga tengah membuka peluang untuk negosiasi lanjutan. Kini bola ada di tangan AS,” ujar Alfredo Montufar-Helu, Managing Director di firma konsultan strategis GreenPoint.

Namun, menurut riset Hutong Research, jika Beijing memilih tidak menanggapi kenaikan tarif Trump, hal itu bisa menandakan bahwa China tidak lagi memprioritaskan kesepakatan jangka panjang dengan Trump, dan mulai meragukan kemampuannya menahan tekanan dari kelompok garis keras di Washington.

“Yang perlu diperhatikan saat ini adalah apakah Beijing akan menunda atau mempersulit penjualan TikTok, yang memiliki simbolisme politik tinggi. Melanjutkan penjualan di bawah kondisi saat ini akan dianggap sebagai konsesi besar dari pihak China,” tulis lembaga riset tersebut.

Selain itu, China juga memiliki opsi lain melalui langkah regulasi terhadap perusahaan AS. Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar (SAMR) bulan lalu menyebut produsen chip AI asal AS, Nvidia, melanggar hukum antimonopoli China.

Tak lama setelah tanggapan resmi kementerian perdagangan, SAMR juga mengumumkan penyelidikan antitrust terhadap Qualcomm terkait akuisisinya atas perusahaan chip asal Israel, Autotalks, pada Juni 2025.

“Berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, kami secara sah memulai penyelidikan atas akuisisi ilegal Qualcomm terhadap Autotalks,” demikian pernyataan SAMR.

China juga membantah tudingan Trump bahwa Negeri Tirai Bambu menggunakan dominasinya dalam pasar tanah jarang untuk “menyerang” negara lain.

Trump sebelumnya menulis di platform Truth Social bahwa “negara-negara lain marah atas permusuhan dagang besar ini yang muncul entah dari mana.”

China saat ini memproduksi lebih dari 90% pasokan global tanah jarang olahan dan magnet tanah jarang — material penting dalam pembuatan kendaraan listrik, mesin pesawat, dan radar militer.

Pada Kamis (9/10/2025), Beijing memperluas daftar pembatasan ekspor untuk mencakup 12 jenis mineral tanah jarang, termasuk lima unsur tambahan seperti holmium, erbium, thulium, europium, dan ytterbium.

Melalui pernyataannya pada Minggu, Kementerian Perdagangan China berupaya menenangkan kekhawatiran perusahaan asing dengan menjanjikan pemberian lisensi umum dan pengecualian izin bagi ekspor untuk keperluan sipil.

“Pembatasan ekspor China bukan berarti larangan ekspor. Setiap permohonan ekspor untuk penggunaan sipil yang sesuai dengan regulasi akan disetujui, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir," tegas kementerian tersebut.