Market Analysis

\

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar makro ekonomi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2026. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.

KEM-PPKF 2026 ini merupakan proses pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2026.

Dalam pidato di Rapat Paripurna, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui penyusunan KEM-PPKF 2026 dihadapkan pada perubahan dahsyat dan fundamental, serta drastis dan dramatis.

"Dalam lanskap tatanan dan tata kelola dunia saat ini, globalisasi dan semangat kerjasama antar negara telah berubah menjadi fragmentasi dan persaingan sengit antar negara di semua segi," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, proteksionisme dan berorientasi inwardlooking (dalam negeri) telah menghancurkan kerja sama bilateral dan multilateral yang merupakan tatanan global sejak perang dunia II yang didominasi negara barat

Dia menjelaskan blok kesepakatan dagang dan investasi yang dibangun antar negara telah ditinggalkan dan tidak dihormati. Situasi ini menciptakan gangguan rantai pasok global yang menjadi pondasi bagi sistem globalisasi, sehingga meningkatkan biaya transaksi global.

"Volatilisas dan ketidakpastian global telah melemahkan kegiatan ekspor dan impor serta mendorong aliran modal keluar," kata Sri Mulyani.

Hal ini pada gilirannya mengancam nilai tukar rupiah, meningkatkan inflasi, dan suku bunga global tetap tinggi.